oleh

Freni Lutruntuhluy Pertanyakan Kelanjutan Pembangunan Ambon New Port

MALUKU, Inifakta – Setelah gagal terlaksana, rencana peletakan batu pertama (groundbreaking) yang semula dijadwalkan pada November 2021 itu kini kabarnya tak terdengar lagi.

Demikian kata Freni Lutruntuhluy, tokoh muda berpengaruh asal Maluku, menanggapi wacana pembangunan Ambon New Port (Pelabuhan Ambon Baru) yang belakangan mulai kembali digulirkan.

Sedianya, pria yang terkenal intens menyuarakan isu Maluku itu menilai, bukan kali ini pemerintah baik pusat maupun daerah mem-PHP (memberi harapan palsu) kepada masyarakat Maluku seputar rencana pembangunan strategis daerah.

“Terus terang, sebetulnya kita ini sudah capek mengikuti irama janji yang terus dinyanyikan pemerintah tidak hanya di pusat, melainkan juga di daerah soal janji-janji pembangunan. Ada terlalu banyak janji yang nyaris tak satupun nyata dieksekusi,” kata Freni yang juga pemimpin PT Media Timor Global itu kepada media ini, Minggu (6/2).

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Timur (PWIT) itu menyebut beberapa sebagai contoh wacana lips service (pemanis bibir), antara lain janji soal pengembangan Blok Marsela (proyek migas Masela), Maluku Lumbung Ikan Nasional (M-LIN), hingga Ambon New Port (ANP).

“Kalau dicermati dengan baik, di antara semua rencana proyek yang digaungkan itu nilainya bukan main. Bahkan semuanya hampir dipastikan masuk dalam daftar Rencana Strategis Nasional (RSN). Tapia pa, rakyat bukan butuh resonasi wacana. Tidak perlu narasi itu diamplifikasi sehingga terdengar sampai ke pelosok, kalau ternyata semua itu hanya menyenangkan telinga warga saja,” ujarnya.

Pembatalan Agenda Peletakan Batu Pertama Ambon New Port

Menurutnya, berkaca dari tidak terlaksananya groundbreaking ANP tahun lalu yang hingga kini kabarnya tidak lagi terdengar jelas sangat mengecewakan masyarakat Maluku.

Pihaknya bahkan secara tegas meminta kepada Presiden Jokowi, kementerian terkait yang membidangi proyek strategis nasional di Maluku dan seluruh perangkat pemerintah daerah agar berhenti memoles janji, kalau itu semua hanya bualan.

“Jangan masyarakat di-PHP terus. Ini warga butuh kepastian bukan terus-terusan digombalin. Masyarakat Maluku bukan anak kecil yang dirayu dengan “permen” ketika ngambek. Kalau seperti mindset pembuat kebijakan kita, jangan salahkan masyarakat ketika mereka mengambil tindakan yang tidak pro terhadap pemerintah,” tegas Freni.

Freni menjelaskan, rencana pembangunan proyek APN ini memang wacananya akan dieksekusi bulan Januari 2022. Tapi bagaimana kondisinya sekarang, proyek ini seakan lepas begitu saja, kata dia.

Padahal, ia menuturkan, pembangunan ANP yang digadang-gadang bakal menelan anggaran sebesar Rp 5 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan juga Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) ini jika benar-benar terealisasi akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa.

“Kehadiran APN sejatinya menjadi jawaban atas overcapcity Pelabuhan Yos Sudarso Ambon dan Pelabuhan perikanan terpisah di Ambon yang menjadi bagian dari pelabuhan tersibuk di tanah air. Dengan dibangunnya APN ini diharapkan menjadi integrator kawasan Maluku untuk mendukung rencana strategis M-LIN itu sendiri. Namun, bagaimana ini bisa diharapkan di tengah kekaburan yang melanda proyek mercusuar ini?” tukas dia.

Manfaat ANP dan Misi Besar Maluku Lumbung Ikan Nasional

Seandainya, proyek ini terlaksana, sehingga menopang konsep integrasi bisnis perikanan Maluku melalui konsep M-LIN, maka impact-nya akan ada penyerapan tenaga lokal sebanyak 20 ribu nelayan.

“Andaikan ini benar terlaksana, maka akan ada 20 ribu nelayan di Maluku dan wilayah sekitarnya yang terberdayakan, 500 petugas pelabuhan perikanan, 2 ribu pedagang ikan, 11 ribu pekerja industri perikanan, dan juga 4 galangan kapal akan segera terwujud sebagaimana dijanjikan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP),” terangnya.

Untuk itu, pihaknya meminta masyarakat agar jangan diam mengawal janji pemerintah ini. Termasuk mendesak pejabat daerah agar menunjukkan keseriusannya dalam melakukan lobi terhadap pemerintah pusat terkait langkah maju agenda tersebut.

“Saatnya kita meminta pejabat daerah agar memperlihatkan komitmen dan keseriusannya dalam melobi pemerintah pusat mengenai kelanjutkan proyek ini,” pungkasnya. (HS)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.