oleh

Padma Ancam Laporkan Keimigrasian ke Dewan HAM PBB Jika Sampai Mendeportasi WNA Panama

JAKARTA – Lembaga Hukum dan HAM PADMA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian) Indonesia kembali mengancam Dirjen Imigrasi Indonesia terkait rencana pendeportasian terhadap warga asal Panama, Roshni Lachiram Parvani Sadhawani.

Hal itu disampaikan dalam aksi demontrasi yang digelar di gedung Dirjen Imigrasi Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia, pada Senin (17/1) siang.

Ketua Dewan Pembina lembaha Hukum dan HAM PADMA Indonesia, Gabriel Goa dalam pernyataannya menyebut pihaknya tidak segan-segan melaporkan pihak Imigrasi ke Dewan Hak Asasi Manusia (HAM), Perserikatakan Bangsa-Bangsa (PBB), jika sampai mengambil keputusan fatal tersebut.

“Sudah beberapa kali kami ingatkan kepada pihak Imigrasi, jangan main-main dengan kasus ini. Kami akan membawa kasus ini ke Dewan HAM PBB, apabila masih nekat mendeportasi ibu Roshni yang kami anggap menjadi korban KDRT oleh mantan suaminya yang jahat itu,” tegas Gabriel kepada media ini, Jakarta, Senin (17/1).

Gabriel menuturkan, aksi yang digelar sejumlah aliansi pencari keadilan bersama Padma Indonesia di gedung Dirjen Imigrasi tersebut dalam rangka menindaklanjuti panggilan lembaga tersebut terhadap Roshni terkait langkah deportasi.

Roshni, menurut keterangan Gabriel, rencana akan dideportasi dengan alasan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) miliknya telah habis, dan dinyatakan berstatus overstay.

“Padahal, kasus yang menimpa Ibu Roshni ini bukan perkara sederhana seperti yang dipahami Dirjen Imigrasi. Mereka seolah tidak mau memahami duduk persoalan ini. Ini kasus harus dilihat secara utuh, jangan sepenggal-penggal. Apalagi dengan menggunakan kaca mata kuda,” bebernya.

Adapun menurutnya, terkait habisnya masa KITAP Roshni disebabkan ulah sang suami, Prithvi Suresh Vaswani yang sengaja membiarkan dan bahkan mempersulit perpanjangan KITAP milik Roshni.

“Jadi begini, saat KITAP bu Roshni ini mau habis, tidak ada itikad baik dari sang suami untuk memperpanjangnya. Bahkan, sengaja mempersulit. Padahal, penjamin (Sponsor) tinggal ibu Roshni di Indonesia adalah suaminya. Bagaimana mungkin meminta bantu orang lain yang bukan sponsornya untuk memperpanjang KITAP tersebut, sementara jaminannya ada pada sang suami?” tukas Gabriel.

Dikatakan, Prithvi beberapa kali diminta untuk menyerahkan dokumen-dokumen KITAP milik Roshni untuk diperpanjang, bahkan kalau si suami tidak ingin menjadi Sponsor KITAP tersebut, akan dijaminkan kepada pihak lain baik dari Ibu Roshni sendiri yang berstatus warga negara Indonesia, atau bisa juga melalui kuasa hukum Roshni, Elza Syarie Law Office.

“Tetapi, yang menjadi permasalahannya, dokumen-dokumen tersebut tidak pernah mau diberikan. Dan bajingannya, si suami ini bilang dokumen tersebut telah hilang. Lalu, haruskah kita menyalahkan Bu Roshni dengan alasan tidak mau memperpanjang KITAP-nya? Bukankah yang membuat proses pengurusan perpanjangan KITAP bu Roshni ini menjadi rumit karena ulah suaminya?” ucap Gabriel.

Untuk itu, Gabriel meminta kepada Imigrasi agar kembali menyikapi persoalan ini dengan bijak. Ia meminta agar jangan melihat hukum dari satu aspek saja.

“Maka itu, alih-alih mau mendeportasi Bu Roshni, kami minta keimigrasian agar mencari solusi atas permasalahan ini. Paling tidak memberikan solusi agar Bu Roshni dapat mengurusi Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS), jika mengurus KITAP dianggap terlalu berat,” tandasnya. (Sam)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.