oleh

Kadis DPUPR Kota Batu Diminta Segera Blacklist Perusahaan Penyedia Barang dan Jasa

BATU – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Batu, Alfi Nurhidayat diminta untuk segera mengeluarkan daftar hitam atau mem-blacklist perusahaan penyedia barang dan jasa di instansi tersebut yang diduga terindikasi korupsi.

Menurut Sekjen Himpunan Aktivis Mahasiswa (HAM) Malang, dari hasil kajian internal, ditemukan sejumlah kejanggalan selama proses pengadaan barang dan jasa di lingkup DPUPR Kota Batu, sejak 2017 hingga 2019.

“Sepanjang tiga tahun belakangan (2017, 2018, 2019), kami menemukan ada indikasi kuat praktik korupsi yang dilakukan perusahaan pemenang tender pengadaan barang dan jasa yang notabene merupakan orang-orang Kadis PUPR Batu,” kata Ari kepada awak media, Jumat (24/12).

Lanjut Ari, perusahaan penyedia proyek DPUPR Kota Batu tersebut dalam memenangkan tender proyek tidak pernah melalui proses pelelangan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).

“Sehingga, dari sana kami menilai terdapat permainan yang kemungkinan melibatkan Kadis DPUPR Kota Batu dalam pengadaan barang dan jasa di dinas tersebut yang akhirnya menimbulkan kerugian hingga mencapai miliaran rupiah,” timpalnya.

“Jadi kalau ikut aturan, maka pemenang tender mestinya jatuh ke orang-orang yang berkompeten dan layak untuk menangani proyek tersebut. Sehingga, sesuai aturan harusnya penyedia proyek dipilih berdasarkan mekanisme pelelangan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik),” imbuhnya.

“Padahal, menurut dia, apabila merujuk pada Pasal 17, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, maka setiap penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan,” katanya menambahkan.

Akibat adanya kongkalikong antara Kadis DPUPR Kota Batu dan perusahaan penyedia barang dan jasa membuat negara mengalami kerugian yang cukup fantastis.

“Tercatat sepanjang 2017-2019 mencapai Rp 832,581,487. Ini belum dihitung kerugian yang terjadi selama tahun 2013-2015 akibat praktik serupa yang mencapai Rp1.390.900.000. Dengan begitu, secara akumulatif kerugian yang dialami mencapai Rp 2.223.481.487,” tukasnya.

Kami melihat Kadis PUPR Kota Batu sengaja memberikan celah untuk mengeruk anggaran yang ada dengan memasang orang-orang terdekat menjadi pemegang proyek pengadaan barang dan jasa di lingkup instansi itu.

“Untuk itu, selain mendesak agar perusahaan terkait di-blacklist, kami juga mendesak Kejari Kota Batu untuk menindaklanjuti kasus-kasus pengadaan barang dan jasa, termasuk menindaklanjuti temuan-temuan dalam LHP BPK,” tutupnya.

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.