oleh

JMPA Gandeng Kelompok Cipayung Perjuangkan Nasib WNA Panama

JAKARTA – Jaringan Media Peduli Anak Indonesia (JMPA) menggandeng sejumlah organisasi gerakan mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung untuk memperjuangkan nasib yang menimpa warga negara asal Panama, Roshni Lachiram Parvani Sadhwani.

Koordinator JMPA, Freni Lutruntuhlui dalam forum diskusi terarah (FGD) yang digelar di Wahid Hasyim Cipta Hotel, Minggu (12/12) mengungkapkan, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimpa Roshni dan kedua anaknya, Akash Prithvi Vaswani Parvani (11) dan Prisha Prithvi Vaswani (3) merupakan kasus yang mencoreng supremasi hukum di Indonesia.

“Kami menilai kasus yang dialami ibu Roshni dan kedua anaknya merupakan problem serius yang patut jadi perhatian bersama. Pasalnya, dari putusan majelis hakim Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia justru terlihat merugikan Roshni, karena terlalu memihak pada suami, Prithvi Suresh Vaswani,” ujarnya, Minggu (12/12).

Menurut Freni yang juga Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Timur (PWIT) itu, penegak hukum dalam mengambil keputusan tidak melihat bukti-bukti yang ada, padahal sejumlah fakta kekerasan yang dilakukan Prithvi sangat nyata baik dalam bentuk video, hasil visum maupum foto-foto yang ditunjukkan Roshni didampingi kuasa hukumnya.

“Kami sudah melihat bukti-bukti mengenai tinda kekerasan yang dilakukan Prithvi terhadap ibu Roshni. Sayangnya, bukti-bukti tersebut tidak dijadikan dasar keputusan hakim saat memutuskan perkara ini dan memenangkan Prithvi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, di mana hakim tidak mengakui adanya kekerasan tersebut,” ucapnya.

Tidak hanya itu, pemimpin Media Timor itu juga menyayangkan putusan hakim yang memberikan hak asuh anak kepada sang suami, padahal berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hak asuh anak ke tangan Roshni selaku ibu bagi kedua anak yang karena usianya masih tergolong di bawah umur.

“Padahal, jika merujuk pada putusan awal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan sesuai ketentuan hukum dalam Yurispundensi MA RI No.126 K/Pdt/2001, maka hak asuh anak jatuh ke tangan Roshni. Tapi naasnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru membatalkan putusan tersebut dan memberikan hak asuh anak kepada Prithvi sebagaimana pada Putusan No. 38/PDT/2021/PT DKI,” ujar Freni.

Akibat kontroversi putusan pengadilan tersebut, Roshni tidak hanya dirugikan dari sisi KDRT, tapi juga dari segi hak asuh anak. Kerugian luar biasa ini membuat Freni tidak habis pikir dengan komitmen supremasi hukum di Indonesia.

“Konsen kami pada kasus yang menimpa ibu Roshni ini bukan karena unsur apapun melainkan bentuk komitmen kami selama ini yang menaruh perhatian pada kasus kekerasan perempuan dan anak, terlepas siapapun dia. Kami ingin di negeri ini tidak ada lagi yang namanya kasus KDRT baik dialami perempuan maupun anak, termasuk dalam hal ini menimpa ibu Roshni dan kedua anaknya,” beber Freni.

Sementara, Bendahara Umum Pengurus Besar Korps HMI-Wati (PB Kohati) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Nurjannah mengaku prihatin dengan kasus yang dialami Roshni. Pihaknya pun berkomitmen akan memperjuangkan kasus ini hingga mendapatkan keadilan.

“Kami akan bersedia membela harkat dan martabat perempuan dan anak, tanpa melihat siapa dia. Harapan besar kami semoga kasus ini mendapat perhatian dari berbagai pihak,” tandasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.